Antaradaily.com, Jakarta: Ribuan narapidana (napi) bakal mendapat “hadiah” pada masa mewabahnya Coronavirus (Covid-19) di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berencana mengeluarkan sejumlah regulasi yang isinya mengatur pembebasan lebih cepat para narapidana demi mencegah penularan Coronavirus di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di tanah air.

Rencana itu muncul hanya berselang sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Selasa (31/3/2020) malam.

Baca Juga: Presiden Jokowi Putuskan Ambil Opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Bukan Lockdown

Sehari setelahnya, Kementerian Hukum dan HAM seolah bergegas mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2020 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan lebih cepat sejumlah narapidana dari lapas. Menkumham Yasonna Laoly memperkirakan akan ada 30.000 sampai 35.000 narapidana dewasa dan anak yang akan dibebaskan.

Sebagai contoh, untuk dapat keluar melalui asimilasi, setidaknya narapidana telah menjalani 2/3 masa tahanannya pada 31 Desember 2020, dan anak telah menjalani 1/2 masa tahanan pada 31 Desember 2020.

Adapun jumlah narapidana dan tahanan saat ini mencapai 254.750 orang, sedangkan kapasitas yang ada hanya untuk 131.931 orang. Hingga Rabu (1/4) pukul 15.00 WIB, Menkumham menyebutkan jumlah narapidana yang sudah dikeluarkan sebanyak 13.430 orang.

Sebanyak 9.091 orang dikeluarkan melalui asimilasi dan 4.339 orang dibebaskan melalui program integrasi. Program percepatan pembebasan narapidana melalui dua cara tersebut akan dilakukan hingga 7 April 2020.

Namun jumlah itu dianggap belum cukup, karena itu belum menyelesaikan persoalan terkait kondisi lapas yang masih kelebihan kapasitas (overcapacity). Kondisi ini dinilai masih belum menyasar tujuan semula untuk mencegah penyebaran wabah Coronavirus di lapas.

Oleh karenanya, Menkumham juga menggagas rencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Pemasyarakatan.

Dampak dari rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 itu, akan menyebabkan sekitar 300 narapidana kasus-kasus “extraordinary crime” alias kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat dan narkotika berusia 60 tahun ke atas, bisa bebas lebih cepat alias dipotong masa tahanan melalui proses asimilasi.

“Tentunya ini tidak cukup, perkiraan kami adalah bagaimana revisi PP No. 99 tahun 2012 dengan kriteria yang ketat. Napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan menjalani 2/3 masanya (pidana) akan kita berikan asimilasi di rumah, perkiraannya 15 ribu (napi). (Lalu) napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah jalani masa hukuman 2/3 sebanyak 300 orang,” ujar Yasonna Laoly dalam rapat kerja melalui video teleconference, dengan Komisi III DPR RI, Rabu (1/4/2020) lalu.

Yasonna mengatakan bakal mengusulkan rencana itu kepada Presiden Joko Widodo di rapat terbatas kabinet Indonesia Maju mendatang. Yasonna juga mengaku telah meminta para Kepala Lapas dan Kepala Rutan untuk memantau situasi di lapas atau rutan masing-masing. Ia berharap, tidak ada kendala atau moral hazard dalam setiap penanganannya.

Mengacu kepada kriteria tersebut, terdapat sejumlah tokoh terkenal yang menjadi narapidana korupsi berpeluang bebas dini, jika PP Nomor 99 tahun 2012 jadi direvisi:

  • Setya Novanto. Mantan Ketua DPR RI periode 2014-2019. Ia terjerat megakorupsi e-KTP (KTP elektronik) pada 2018 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Mantan Ketua Umum Golkar ini divonis 15 tahun penjara. Setnov, panggilan akrabnya, sempat mengajukan diri sebagai justice collaborator. Kini usia Setnov 64 tahun.
  • Suryadharma Ali. Mantan Menteri Agama periode 2009-2014. Ia divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider kurungan tiga bulan karena terbukti melanggar tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan ibadah haji dan penggunaan dana operasional menteri. Suryadharma Ali kini berusia 63 tahun.
  • Otto Cornelis (OC) Kaligis. Pengacara senior yang terjerat kasus penyuapan terhadap hakim panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada 2015. Ia terbukti menyuap sebanyak dua kali sebelum terjadi penangkapan. Mahkamah Agung memvonis OC Kaligis dengan pidana penjara 10 tahun. OC Kaligis kini berusia 77 tahun.
  • Jero Wacik. Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjadi narapidana korupsi karena terlibat kasus suap Dana Operasional Menteri pada 2016. Akibatnya ia dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara. Kini usianya 70 tahun.
  • Siti Fadilah Supari Siti. Mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY. Ia divonis 4 tahun penjara dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Hukumannya berjalan dari tahun 2017. Saat ini usianya 70 tahun.
  • Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi yang terlibat dalam perkara suap Uji Materi UU Peternakan pada 2017. Mendapat vonis hukuman 7 tahun penjara. Kini usianya 61 tahun.
  • Dewie Yasin Limpo. Mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Hanura. Ia terlibat korupsi penyuapan proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua pada 2015. Dewie divonis 8 tahun penjara. Kini ia berusia 61 tahun.

DPR Pendorong Revisi PP No.99 Tahun 2012?

Sebelumnya, keputusan untuk melepaskan narapidana dengan alasan mencegah penyebaran wabah Covid-19 menggunakan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020, dianggap sebagian anggota DPR sebagai aturan yang diskriminatif. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (1/4/2020).

Menurut sejumlah legislator Senayan, dua aturan tersebut mengecualikan pembebasan pada narapidana koruptor, teroris, narkotika, dan pelaku pelanggaran HAM berat. Hal itu karena terganjal regulasi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, pengecualian itu seharusnya tidak diterapkan. Sebab menurutnya, wabah Covid-19 bisa menyasar siapa saja, termasuk narapidana pelaku “kejahatan-kejahatan luar biasa” itu.

“Saya juga melihat Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 ini juga diskriminatif. Kenapa napi-napi kasus tipikor (tindak pidana korupsi) tidak dimasukan? Karena ini kan kita bicara soal wabah Corona. Apakah pak menteri yakin mereka napi tipikor itu tidak kena virus corona?” ujar Nasir Djamil.

Usulan revisi PP No.99 tahun 2012 itu juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufik Basari. Taufik mengatakan, seharusnya para narapidana diberlakukan sama sehingga tidak ada diskriminasi.

”Saya usul, dalam keadaan darurat PP No 99/2012 dicabut dalam waktu dekat. Seminggu setelah rapat terbatas sudah harus ada pencabutan, karena ini untuk keselamatan nyawa,” ujar Taufik.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra M. Syafi’i juga mengaku terusik dengan masalah diskriminasi dalam pembebasan narapidana ini. Ia menyebutkan pembebasan narapidana hampir dilakukan di seluruh dunia karena adanya wabah Covid-19 ini.

Karena itu, ia berharap narapidana yang rentan terhadap Covid-19 dan lanjut usia harus mendapatkan prioritas untuk dibebaskan. Jika perlu, PP No 99/2012 tersebut dilanggar.

Hal senada dinyatakan politikus PDIP Herman Hery yang juga Ketua Komisi III DPR RI. Ia mendukung rencana koleganya di PDIP itu untuk membebaskan ribuan narapidana, termasuk napi kasus korupsi, untuk mencegah penyebaran virus Corona di lapas. Menurut Herman, kebijakan Yasonna itu sudah tepat, sebab kebijakan dibuat dengan mengedepankan alasan kemanusiaan.

“Terkait napi yang sudah menjalankan 2/3 masa hukuman yang usianya sudah di atas 60 tahun, atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat Covid-19, saya pribadi setuju untuk dibebaskan,” kata Herman, Kamis (2/4).

Meski demikian, Herman juga menyatakan pemberian diskresi pada sekitar 30 ribu narapidana yang dibebaskan tak berfokus pada napi korupsi saja. Menurutnya, diskresi itu sebaiknya diutamakan bagi napi lansia.

“Jadi semua napi dengan tindak pidana apapun, asal memenuhi syarat tersebut, bisa dibebaskan,” klaim Herman.

LSM Beda Suara Sikapi Gagasan Yasonna

 Sementara itu, suara yang berbeda terdengar dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat antikorupsi dan HAM. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak rencana Yasonna tersebut.

“Tidak ada kaitannya pembebasan napi korupsi sebagai pencegahan penularan wabah Corona. Hal ini disebabkan karena Lapas Sukamiskin justru memberikan keistimewaan satu ruang sel diisi oleh satu narapidana kasus korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya tertulisnya, Kamis (2/4/2020).

Menurut Kurnia, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperhitungkan dalam pengurangan hukuman dengan syarat-syarat yang ketat. Selain itu, tambah Kurnia, PP No.99 tahun 2012 tersebut dinilai banyak pihak sebagai aturan yang progresif untuk memaksimalkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi. Mulai dari penghapusan syarat justice collaborator hingga meniadakan rekomendasi penegak hukum terkait.

“Bukan malah mempercepat pembebasan napi koruptor hanya dengan dasar umur sudah lebih dari 60 tahun dan menjalani dua pertiga masa pidana penjara,” kata Kurnia.

Sedangkan Ketua YLBHI Asfinawati menyayangkan keinginan Yasonna dan anggota DPR RI yang seolah memberikan kesempatan supaya napi koruptor bisa keluar dari penjara. Mereka dinilai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan wabah Corona untuk kepentingan tertentu.

“Jumlah narapidana korupsi sebenarnya tidak sebanding dengan pengguna narkoba. Seharusnya pengguna narkoba yang dibebaskan. Keinginan untuk membebaskan koruptor sama saja sebagai bentuk pelemahan dalam pemberantasan korupsi,” ujar Asfinawati.

Lagi pula, menurut Asfinawati, tidak ada urgensi untuk membebaskan koruptor. Sebab, sel yang dihuni para pelaku korupsi tersebut berbeda dengan kebanyakan narapidana. Satu kamar ditempati satu narapidana, seperti yang ada di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Sementara LSM Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) justru mengapresiasi rencana Yasonna itu, meskipun dikatakan terlambat.

“Mestinya kebijakan ini tidak diambil karena merebaknya kasus wabah Covid-19, akan tetapi diambil karena penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam sistem peradilan pidana,” kata peneliti senior ICJR Anggara Suwahju, sebagaimana dikutip dari wawancaranya dengan Hellena Souisa dari ABC News.

Menurut Anggara, kebijakan yang diambil secara temporer karena kasus Covid-19 tidak akan menjawab masalah kelebihan penghuni (overcapacity) di dalam lapas ataupun rutan.

“Situasi overcapacity ini harusnya disadari sejak lama sehingga kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasinya bisa diambil, baik dari sisi masukan orang atau sisi pelepasan orang.” cetusnya.

Sikap KPK Terhadap Ide Yasonna

Suara dukungan ternyata juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut positif rencana Yasonna terkait pembebasan napi demi mencegah penularan wabah Corona di lapas dan rutan.

“Kami menanggapi positif ide Pak Yasonna sebagai respons yang adaptif terhadap wabah Covid-19, mengingat kapasitas pemasyarakatan kita telah lebih dari 300 persen,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Kamis, (2/4/2020).

Menurut dia, usulan tersebut murni pertimbangan kemanusiaan bagi narapidana. “Penerapan ‘social distancing’ untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan, sangat padat sehingga jaraknya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan COVID-19,” ujar Ghufron menambahkan.

Namun pada Sabtu (4/4), Ghufron memberikan klarifikasi atas tanggapan yang dilontarkannya sebelumnya.

“Kita perlu tetap melihat lapas sebagai ruang pembinaan bukan pembalasan. Akan tetapi, saya menolak pandemi Covid-19 ini jika dijadikan dalih untuk membebaskan koruptor,” ujar Ghufron, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (4/4).

Ghufron menyatakan pembebasan narapidana korupsi bukan langkah tepat dalam mencegah penularan virus Corona di lapas yang kelebihan kapasitas. Sebab, berdasarkan pengetahuannya, kondisilLapas narapidana korupsi tidak seperti narapidana tindak pidana umum lain yang melebihi kapasitas.

Sementara Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, perubahan sebuah aturan seharusnya dikaji secara matang dan sistematis terlebih dahulu.

”KPK melalui biro hukum tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan dalam perubahan PP tersebut,” kata Ali.

Ia mengatakan, apabila fokus pengurangan jumlah narapidana untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19 terkait kasus korupsi, maka Kemenkumham seharusnya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang jumlahnya melebihi kapasitas di lapas saat ini.

Mengingat nyaris separuh dari penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba, salah satu rekomendasi jangka menengah KPK dalam menekan jumlah narapidana adalah mendorong  revisi PP No 99/2012 khusus untuk  pemberian remisi, terutama bagi pengguna narkoba.

”Jika dilakukan revisi PP tersebut, (diharapkan) tidak memberikan kemudahan bagi para narapidana koruptor karena dampak dan bahaya korupsi yang sangat merugikan negara  serta masyarakat,” tutup Ali.

Klarifikasi Terbaru Menteri Yasonna

Menanggapi polemik yang kian memanas dan penuh simpang siur terkait rencananya, Menkumham Yasonna Laoly pun membantah ingin meloloskan napi koruptor melalui revisi PP No.99 tahun 2012, selain ide penerbitan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2020 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan lebih cepat sejumlah narapidana dari lapas.

“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” ujar Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4/2020).

Yasonna pun mengklarifikasi bahwa napi yang termasuk dalam PP No. 99 tahun 2012 tidak memenuhi kriteria bebas Permenkumham 10/2020.

Untuk diketahui, PP 99 tahun 2012 mengatur pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Namun, bila pada napi pidana khusus diperkirakan akan dikeluarkan untuk menanggulangi COVID-19 di Lapas-Rutan. Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

Yasonna pun menekankan kalau mereka belum membahas substansi untuk merevisi PP 99/2012. Hal tersebut baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju.

“Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas,” jelas Menkumham Yasonna.

Yasonna mengatakan, jumlah napi di Lapas Sukamiskin berusia lanjut ada 90 orang. Setelah dihitung, tidak semua bisa memenuhi syarat untuk bebas.

“Hanya sebanyak 64 orang (6 orang PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012),” jelasnya.

Dari 64 orang memenuhi syarat 60 tahun dan dua pertiga masa tahanan tersebut, nama yang populer di mata publik adalah OC Kaligis dan Jero Wacik.

“Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” pungkas Menkumham Yasonna Laoly.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here