Antaradaily.com, Jakarta: Pemerintah mengklaim telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga Rp. 3,1 triliun untuk menalangi selisih kenaikan besaran iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III untuk peserta bukan penerima upah ataupun bukan pekerja (PBPU/BP).

Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 terkait kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan, meskipun sebelumnya kenaikan BPJS Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Naik, Batal, Naik Lagi: Roller Coaster ala BPJS Kesehatan

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu merupakan revisi kedua dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 setelah revisi pertama dibatalkan MA.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjabarkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah ditetapkan kenaikan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Besaran iuran untuk kelas I dari Rp. 80 ribu menjadi Rp. ribu, kemudian kelas II dari Rp. 51 ribu menjadi Rp. 100 ribu, dan kelas III dari Rp. 25 ribu menjadi Rp. 42 ribu.

Dia menjelaskan khusus untuk implementasi kenaikan tarif iuran kelas III akan dilakukan secara bertahap sehingga secara implementasi di lapangan untuk tahun 2020 ini tidak ada kenaikan untuk peserta bukan penerima upah ataupun bukan pekerja di kelas III sehingga mereka tetap hanya membayar iuran sebesar Rp25 ribu.

“Selisih pembayaran iuran sebesar Rp. 16.500 per peserta akan ditanggung pemerintah dan telah masuk dalam anggaran 2020 sebesar Rp. 3,1 triliun sebagai dukungan untuk membantu golongan kelas III dari PBPU dan BP,” ujar Askolani dalam diskusi video teleconference dengan para jurnalis, Kamis (14/5/2020).

Askolani menjelaskan pada tahun 2021 nanti baru akan ada penyesuaian pembayaran iuran untuk kelompok ini menjadi Rp. 35 ribu sehingga masih ada selisih iuran sebesar Rp. 7 ribu dari total iuran Rp. 42 ribu yang akan ditanggung pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

“Bantuan pembayaran selisih tarif iuran ini hanya diberikan kepada peserta yang berstatus aktif,” jelas Askolani.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan per tanggal 30 April, total peserta kelas III yang merupakan kategori PBPU/BP sebanyak 21.814.335 orang. Sementara itu, peserta aktif dari jumlah tersebut yang akan mendapatkan bantuan pembayaran selisih tarif iuran sebanyak 11.014.150 orang.

Askolani mengatakan penerbitan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sangat mempertimbangkan keputusan MA sebelumnya. Bahkan, kenaikan tarif iuran khususnya untuk kelas I dan II lebih rendah Rp. 10 ribu dari penetapan tarif pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Askolani menambahkan kenaikan iuran ini diperlukan agar ada perbaikan pelayanan dan manajemen di rumah sakit.

“Kita melihat pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan bisa berkelanjutan dan lebih baik mencakup seluruh rakyat, maka revisi Perpres ini diperlukan untuk pengelolaan jaminan kesehatan nasional yang lebih baik, termasuk perbaikan pelayanan dan manajemen di rumah sakit” pungkas Askolani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here