Antaradaily.com, Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mengajukan gugatan terhadap surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) ke PTUN Jakarta, melalui gugatan bernomer 107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal menyerukan kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk membayar THR paling lambat H-7 minimal sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun sehubungan dengan sudah didaftarkannya gugatan tersebut. Sedangkan bagi yang belum 1 tahun, besaran THR diberikan secara proporsional.

“Sesuai yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, apabila perusahaan terlambat membayar THR atau membayar dengan cara mencicil atau menunda pembayaran THR, maka KSPI akan menggugat secara perdata perusahaan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat,” ujar Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Said menambahkan gugatan perdata yang akan diajukan KSPI terhadap perusahaan dengan tuntutan pengusaha wajib membayar denda sebesar 5 persen dengan tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sebesar 100 persen.

“Apabila ada perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar THR secara penuh dan menggunakan surat edaran, maka KSPI akan meminta untuk menunjukan secara tertulis laporan pembukuan keuangan perusahaan satu tahun terakhir, yang menyatakan perusahaan merugi dan laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan dalam tahun berjalan,” tukas Said.

KSPI juga mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan dan jajaran instansi pemerintah lainnya bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak apabila ada perusahaan yang tidak membayar THR karena menggunakan landasan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.

“Seperti yang terjadi di PT Yongjin dan Dhosan di Sukabumi, yang setelah didemo ribuan buruh baru membayar THR 100 persen,” lanjut dia.

Menurut Said, kondisi ini menjelaskan bahwa kondisi perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar THR di tengah pandemi Coronavirus (Covid-19) ternyata tidak benar, karena perusahaan tersebut bersedia membayar penuh setelah didemo.

Dengan terdaftarnya gugatan ke PTUN pada hari ini, maka KSPI meminta agar perusahaan di Indonesia tidak mengacu pada surat edaran Menaker untuk pembayaran THR, karena surat edaran tersebut sedang menjadi objek sengketa.

“Dalam hal ini, KSPI juga menginstruksikan kepada anggotanya untuk mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 sebagai dasar pembayaran THR jika diminta berunding dengan perusahaan,” pungkas Said Iqbal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here