Antaradaily.com, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melakukan efisiensi di tubuh Kementerian BUMN hingga saat ini. Salah satunya yang sudah berjalan, yaitu restrukturisasi atau penyederhanaan/ perampingan jumlah BUMN.

Tercatat, jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi.

“Khususnya pada situasi pandemi Covid-19 merupakan saat yang tepat untuk melakukan restrukturisasi demi memperkuat posisi BUMN, baik posisi keuangan maupun posisi dalam industri. Dari 142 BUMN sekarang ini kita bisa tinggal 107 BUMN. Ini akan kita turunkan terus kalau bisa ke angka 80,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja (raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran Kementerian BUMN saat raker dengan Komisi VI DPR RI 9 Juni 2020 (Foto: Dok. Kementerian BUMN)

Untuk sektor farmasi, Erick Thohir berhasil membuat holding BUMN Farmasi, dengan PT Bio Farma (Persero) sebagai induk perusahaan. Sementara anggota perusahaannya adalah PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

Selain untuk efisiensi, holding BUMN bidang farmasi ini bertujuan memperkuat kamandirian industri dan meningkatkan ketersediaan produk kesehatan.

Sementara untuk sektor asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau (BPUI) dijadikan menjadi perusahaan induk dengan anggotanya yaitu PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Terbentuknya holding asuransi ini dilandasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Erick Thohir menekankan, bahwa ke depannya, pihaknya akan terus meningkatkan efisiensi dan restrukturiasi BUMN. Diakuinya, saat ini masih banyak BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama dan berpotensi untuk dikonsolidasi.

“Bersama dengan Kementerian Keuangan, kami akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai tata kerja pelaksanaan Tim Restrukturisasi BUMN. Saat ini, SKB sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya kami juga akan berdiskusi dengan kementerian teknis terkait,” pungkas Erick.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here