Antaradaily.com, Jakarta: Pemerintah kembali menambah anggaran penanganan pandemi Coronavirus (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sebelumnya Rp. 677,2 triliun menjadi total Rp. 695,2 triliun. Penambahan itu dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp. 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp. 203,90 triliun, insentif usaha Rp. 120,61 triliun, UMKM Rp. 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp. 53,57 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp. 106,11 triliun.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, tambahan anggaran tersebut telah disampaikan dalam sidang kabinet.

“Ada tambahan dalam anggaran untuk kesehatan dari Rp. 75 triliun menjadi Rp. 87,55 triliun. Namun hingga saat ini implementasinya masih perlu diperbaiki karena masih sangat kecil (1,54%), baik untuk insentif tenaga kesehatan yang pelaksanaannya masih mengalami kendala, biaya klaim perawatan pasien, juga dari sisi proses verifikasi dan penanganan kasus baik di BNPB sebagai Gugus Tugas maupun Kementerian Kesehatan dan daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers secara video teleconference, Selasa (16/6/2020).

Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Terus Melonjak, Pemerintah Sebut Karena Peningkatan Jumlah Tes Secara Massal

Selain itu, alokasi anggaran juga ditujukan untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 203,9 triliun untuk bantuan sosial (bansos) tunai, program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, hingga diskon listrik. Penyerapan perlindungan sosial untuk sektor-sektor ini sudah mencapai 28,63%. Permasalahan di lapangan adalah data target penerima dan masih adanya tumpang tindih (overlapping) penerima.

“Kemudian ada anggaran untuk insentif usaha sebesar Rp.120,61 triliun,” tambah dia.

Pada insentif dunia usaha, penyerapan masih 6,8%. Permasalahan yang terjadi adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan insentif pajak ada yang belum dan tidak mengajukan permohonan. Hal ini akan coba diatasi dengan sosialisasi yang lebih luas dan melibatkan pemangku kebijakan terkait.

Sri Mulyani juga menambahkan alokasi lainnya ditujukan untuk UMKM sebesar Rp. 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp. 53,57 triliun, dan pembiayaan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp. 106,11 triliun.

Untuk UMKM realisasi juga masih sangat kecil yaitu 0,06%. Hal ini terjadi karena menunggu penyelesaian regulasi, penyiapan data dan infrastruktur IT untuk operasionalisasi. 

“Ini akan kita selesaikan bersama OJK untuk perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun, saya akan meminta tim UMKM apakah melalui Pegadaian di Kementerian BUMN, PMN, Mekaar (membina ekonomi keluarga sejahtera – red), PIP di Kementerian Keuangan agar bisa mengakselerasi agar UMKM dapat merasakan manfaatnya. Kita akan optimalkan cepat. Untuk koperasi, kita tergantung Kementerian Koperasi,” jelas Menkeu.  

Untuk pembiayaan korporasi masih belum terealisasi atau 0% karena menunggu penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung operasional. Sedangkan untuk bidang sektoral/pemda, penyerapannya sudah mencapai 3,65%. Masalah yang terjadi hampir serupa yaitu regulasi yang masih diselesaikan. Namun, program padat karya oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sudah mulai dilakukan.

“Harapannya, terjadi perbaikan kesadaran masyarakat dan penanganan, sosial-ekonomi serta paket-paket policy pemerintah bisa mencapai msayarakat dan dunia usaha yang memang membutuhkan bantuan tersebut,” papar Menkeu.

Dia mengatakan tambahan alokasi ke sektor-sektor tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan juga kemiskinan. Proyeksi pemerintah, sambung Sri Mulyani, akan ada tambahan penduduk miskin karena Covid-19 sekitar 1,89 juta hingga 4,86 juta serta tambahan pengangguran 2,92 juta hingga 5,23 juta.

Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran dalam APBN kali ini akan difokuskan untuk menahan tekanan terhadap perekonomian yang pada kuartal kedua diperkirakan tumbuh negatif 3,1 persen, sehingga pada kuartal ketiga dan keempat diharapkan ada perbaikan sehingga bisa tetap tumbuh positif di kisaran 2,3 persen.

“Namun, poin estimasi pertumbuhan ekonomi mengarah pada pertumbuhan 0 persen hingga 1 persen sepanjang 2020 ini,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here