Antaradaily.com, Jakarta: Pemerintah menyatakan penyusunan nota keuangan untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021 disusun di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian akibat penyebaran wabah Coronavirus (Covid-19).

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Menteri PPN/ Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi XI DPR RI hari ini.

Menkeu Sri Mulyani berharap pembahasan RAPBN dengan DPR RI bisa dilakukan dengan dinamis berdasarkan perkembangan dari krisis Covid-19 yang belum diketahui kapan selesainya.

“Seluruh lembaga internasional juga menghadapi ketidakpastian, sehingga forecast (proyeksi) indikator perekonomian sangat dinamis dan direvisi cukup dalam,” ungkap Menkeu Sri Mulyani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Sri Mulyani menambahkan ketidakpastian dan dinamika perekonomian terlihat dalam proyeksi perekonomian tahun ini yang awalnya diperkirakan bisa tumbuh antara minus 0,4 persen hingga 2,3 persen, harus dikoreksi ke bawah menuju minus 0,4 persen hingga maksimal hanya 1 persen berdasarkan kontraksi ekonomi yang terjadi di kuartal kedua tahun ini.

“Sekarang fokus pemerintah adalah mengejar agar pada kuartal ketiga dan keempat ekonomi bisa kembali pulih dari situasi kontraksi di kuartal kedua,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, kondisi ekonomi pada April dan Mei merupakan yang terburuk dengan kontraksi paling dalam sehingga pada kuartal kedua menurut konsensus Bloomberg, ekonomi Indonesia terkontraksi 3,1 persen, sementara Kementerian Keuangan memproyeksikan kontraksi sebesar 3,8 persen.

“Pada Juni-Juli akan ada sedikit perbaikan dan momentum ini akan dijaga pada kuartal ketiga dan keempat, sehingga menimbulkan confident perbaikan ekonomi pada 2021 dengan proyeksi sekitar 4,5 hingga 5,5 persen,” kata dia.

Menteri Sri Mulyani menambahkan ketidakpastian karena kondisi perekonomian yang dinamis juga terlihat dari estimasi lembaga internasional atas perekonomian Indonesia yang berbeda-beda.

Dia mengatakan Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pada 2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 0 persen kemudian pada tahun depan menjadi 4,8 persen.

Kemudian Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan pada 2020 ekonomi Indonesia terkontraksi 3,9 persen apabila terhantam gelombang kedua Covid-19. Sementara tanpa gelombang kedua Covid-19, ekonomi Indonesia terkontraksi 2,8 persen.

“Tahun depan OECD membuat proyeksi pertumbuhan Indonesia dengan rentang yang sangat lebar antara 2,6 hingga 5,2 persen,” kata Menteri Sri Mulyani.

Selanjutnya, Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 dari 2 persen lebih menjadi kontraksi 1 persen dan pada tahun depan akan tumbuh menjadi 5,3 persen. Sementara International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pada tahun ini ekonomi Indonesia hanya tumbuh 0,5 persen dan tahun depan tumbuh di atas 8 persen.

“Tapi, IMF biasanya akan merevisi proyeksi ekonomi tahun ini dan tahun depan pada Juli nanti,” imbuh dia.

Menurut dia, kondisi ekonomi masih sangat tidak pasti dengan kisaran proyeksi antar institusi yang bervariasi. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan proyeksi ekonomi Indonesia versi pemerintah masih dalam kisaran yang bisa dilihat perbandingannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here