Antaradaily.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal bahkan cenderung lambat. Menurut Presiden, anggaran sebesar Rp. 695 triliun tersebut harus dapat diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut dari pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan data yang diterima Presiden Jokowi hingga 22 Juli 2020, dari total anggaran stimulus sebesar Rp. 695 triliun tersebut, hanya Rp. 136 triliun yang terealisasi atau baru terserap 19,7 persen.

“Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp. 695 triliun, yang terealisasi baru Rp. 136 triliun, artinya baru sekitar 19 persen,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rapat terbatas yang digelar secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7/2020).

Presiden lantas memerinci serapan anggaran itu, di antaranya sektor perlindungan sosial yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen,  sektor kesehatan yang baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru terserap 6,5 persen.

Presiden meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk segera melakukan langkah terobosan dan bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu.

“Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul segera diselesaikan. Saya ingatkan kalau masalahnya di regulasi dan administrasi segera dilihat betul kalau memang di regulasi revisi regulasi itu agar segera ada percepatan, lakukan shortcut,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta bawahannya untuk menghilangkan ego sektoral dalam mengatasi lambatnya penyerapan anggaran. Presiden mengingatkan, apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi agar muncul percepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada. Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB di pusat, di daerah, di komite kelihatan sangat sibuk ke sana ke sini, ke sana ke sini gitu loh. Aura krisisnya ada,” tegas Presiden.

Sebagaimana diketahui, sejak awal penanganan pandemi Covid-19 pada awal Maret, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 405 triliun. Namun akibat kondisi perekonomian semakin memburuk, pemerintah menambah anggaran stimulus penanganan Covid-19 hingga saat ini mencapai Rp. 695 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Hampir Rp. 700 Triliun/

Dari anggaran sebesar Rp695 triliun, pemerintah mengalokasikannya untuk sejumlah sektor di antaranya Rp. 87,55 triliun untuk sektor kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp203,9 trilun, insentif sektor usaha Rp. 120,61 triliun, dan sebesar Rp. 123,46 triliun dialokasikan untuk UMKM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here