Antaradaily.com, Jakarta: Pemerintah memastikan akan menindak setiap personel aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Mahfud MD mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dan mengendalikan proses pidana terhadap jaksa dan polisi serta institusi lain yang terlibat “bermain” dalam pelarian Djoko Tjandra.

“Kasus buronan korupsi Djoko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum, karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum” kata Mahfud MD melalui keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).

Mahfud menilai kasus Djoko Tjandra merupakan momentum tepat untuk memperbaiki integritas dan meningkatkan citra positif penegak hukum.

“Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius dalam proses evaluasi terhadap kinerja penegak hukum” ujar Mahfud.

Djoko Tjandra ditangkap oleh aparat Polisi Diraja Malaysia di Kuala Lumpur, pada Kamis, 30 Juli 2020 setelah berstatus sebagai buronan selama 11 tahun.

Djoko Tjandra menjadi buron Kejaksaan Agung sejak 2009 setelah dinyatakan bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

Sebelum akhirnya tertangkap, Djoko Tjandra sempat berada di Indonesia tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Dia membuat KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Lurah Grogol Selatan dan mengajukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni.

Polri telah menetapkan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena menerbitkan surat jalan dan memfasilitasi penerbitan surat keterangan sehat untuk Djoko Tjandra. Prasetijo juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dan kini dalam tahanan.

Baca Juga: Brigjen Pol. Prasetijo Utomo Resmi Tersangka Kasus Surat Jalan & Keterangan Bebas Covid-19 Djoko Tjandra

Selain itu, Polri juga telah memutasi dua jenderal lainnya karena diduga melanggar kode etik dalam kasus red notice Djoko Tjandra. Kedua jenderal tersebut adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo.

Sedangkan dari Korps Gedung Bundar, Jaksa Agung ST. Burhanuddin telah mencopot Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pinangki dianggap telah melanggar disiplin dan kode etik karena kedapatan sudah 9 kali bolak-balik bertemu Djoko Tjandra di luar negeri. Semuanya bermula ketika kotonya bersama Djoko Tjandra muncul dan viral di media sosial.

Sementara pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap membantu kaburnya kliennya yang juga adalah tahanan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here