Antaradaily.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menggelar rapat membahas Perpres terkait Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Polri dan KPK di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

“Jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 /2019, KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi,” ujar Mahfud MD.

Menteri Mahfud menambahkan, dalam Perpres itu KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat – syarat tertentu.

Menurut Mahfud, syarat-syarat pengambilalihan oleh KPK sudah diatur dalam UU yakni bisa dilakukan ketika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.

Secepatnya, sambung Mahfud, Perpres ini akan segera disampaikan oleh Presiden untuk diundangkan.

“Sudah ada kesepakatan antara Kejaksaan Agung, Polri dan KPK mengenai supervisi menyangkut pengambilalihan perkara pidana dalam rapat itu,” tambah Mahfud.

Sementara terkait kasus Djoko Tjandra, Mahfud menilai KPK bisa dilibatkan untuk memberikan pandangan dan juga diundang hadir dalam ekspose perkara yang sedang ditangani.

“KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke proporsional atau harus diambilalih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” tutup Mahfud MD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here