Antaradaily.com, Jakarta: Kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah meluasnya wabah Coronavirus (Covid-19) saat ini merupakan hal yang paling penting. Oleh karenanya, penerapan aturan protokol kesehatan secara tegas dan ketat dalam tahapan-tahapan Pilkada Serentak mendatang merupakan hal yang mutlak dilakukan dan tak dapat ditawar.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak pada hari ini.

“Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar,” tegas Presiden Jokowi pada ratas secara video teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Presiden Jokowi mengaku selalu mengikuti dan memantau situasi di lapangan terkait tahapan awal Pilkada serentak tahun 2020 ini. Menurutnya, masih terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para bakal pasangan calon.

“Masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan atau menghadirkan massa dalam jumlah besar. Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Situasi itu tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan,” kata Presiden.

Baca Juga: Bawaslu RI: 243 Paslon Langgar Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Daftar ke KPUD

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi saat ini mesti dilakukan dengan cara baru yang disertai dengan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan serta kebiasaan-kebiasaan baru dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Pada kesempatan ini saya minta pada semua pihak, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan,” ujar Presiden.

Sebelumnya, pada sidang kabinet paripurna yang digelar pada Senin 7 September 2020, Presiden Jokowi telah meminta jajarannya, khususnya Mendagri, untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang sekaligus meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” tegas Presiden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here