Antaradaily.com, Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, bersiap menggulirkan hak interpelasi (hak untuk meminta keterangan) Gubernur Anies Baswedan dalam waktu dekat.

PSI menyebut interpelasi itu terkait aksi pembiaran terhadap terjadinya kerumunan massa pada kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Kami perlu tekankan bahwa pemanggilan ini bukan urusan politik, namun ini adalah tentang penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta,” kata anggota F-PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Anggara menegaskan, dasar hak interpelasi itu adalah Perda Penanggulangan Covid-19 yang sudah disusun Pemprov DKI Jakarta dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantinan Kesehatan. Gubernur, sambung Anggara, tidak menegakan aturan-aturan itu.

“Agar pandemi Covid-19 bisa ditangani dan berakhir, semua pihak harusnya disiplin. Pihak pemerintah juga seharusnya memberikan contoh”, ujar Anggara.

Anggara menyayangkan jika pihak pemerintah justru ikut serta hadir dalam kegiatan keramaian yang berpotensi menyebarkan virus Corona, sebagaimana yang dilakukan Wagub DKI Ahmar Riza Patria yang mengikuti Maulid Nabu di Tebet, Jakarta Selatan.

“Jika Pemprov DKI dan para pejabatnya tidak memberikan contoh, maka segala macam protokol dan aturan yang sudah dibuat tidak ada maknanya lagi. Oleh sebab itu, tindakan permisifi Pak Gubernur ini bisa dikategorikan telah membahayakan nyawa ribuan warga Jakarta,” pungkas Anggara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here