Antaradaily.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan bekas Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono dan bekas Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Muchamad Muchlis. Priyadi dan Muchlis menjadi tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada BIG bekerja sama dengan Lapan pada tahun 2015.

Usai dinyatakan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan tim penyidik KPK.

“Setelah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (20/01/2021).

Dalam kasus ini, Priyadi dan Muchli diduga telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam pengadaan CSRT tersebut.

Selanjutnya, sambung Lili, Priyadi Kardono ditahan di Rutan KPK di Gedung ACLC Kavling C1 Rasuna Said, Jakarta Selatan, sementara Muchlis akan menjalani penahanan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Namun, keduanya akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC KPK dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan rutan KPK.

“Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, maka kedua tersangka menjalani isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kavling C1,” kata Lili.

Lili mengatakan, kasus ini bermula pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, lanjut Lili, kedua tersangka bersepakat melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah.

Prihadi dan Muchlis juga telah melalukan beberapa kali pertemuan dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan sebelum proyek tersebut berjalan. Adapun perusahan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja).

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC).

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp 179,1 miliar,” ujar Lili.

Atas perbuatan itu, keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here